Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Mengapa Presiden harus lebih dulu menjadi “model” untuk divaksin, tentu saja pesan politik yang akan disampaikan pemerintah adalah terkait “keamanan” vaksin tersebut. Tapi pasca-penyuntikan vaksin kepada pejabat pemerintah, masih ada warganet yang tetap genit menuliskan kesannya. Saat itu dinyatakan bahwa yang disuntikkan kepada Presiden bukanlah vaksin Sinovac yang didatangkan dari China. ANTUSIASME masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19 memberi gambaran bahwa pro-kontra yang sempat muncul di media sosial mengenai isu vaksin, baik dilihat dari aspek kehalalan, efektivitas maupun dampaknya, menjadi selesai. Melalui pemberitaan media tampak betapa masyarakat Indonesia membeludak ikut antrean untuk divaksin. Pemerintah sebagai penentu kebijakan sampai saat ini terus menghadapi situasi yang dilematis.

BGS melanjutkan ada kecocokan antara data yang dibutuhkan Kemenkes untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 dengan information yang dimiliki KPU. Sebelumnya, pemerintah menggencarkan program vaksinasi untuk mencapai goal minimal 70 persen dari whole populasi guna menciptakan kekebalan kelompok. Menurut Our World in Data, per 17 Agustus baru 10,9 persen populasi yang divaksinasi lengkap.

Proses dari vaksinasi Indonesia memang sedikit berbeda dari proses vaksinasi dari negara – negara luar. Hal ini dikarenakan adanya isu – isu miring yang menyeruak dan menyebar luas di masyarakat mengenai vaksinasi dan juga terhadap penyakit COVID – 19 itu sendiri. Namun andaipun pemerintah memesan dan membeli vaksin dengan lebih dulu menunggu uji vaksin dari berbagai aspek itu selesai, pesan dan kesan politik negatif belum tentu juga hening di media sosial. Pemerintah justru akan dikatakan lamban dalam mengantisipasi kebutuhan akan vaksin, tidak punya kemampuan lobi dan negosiasi terhadap negara produsen vaksin, serta mengabaikan kepentingan kesehatan rakyat untuk bebas dari pandemi. Juga termasuk tuduhan bahwa pemerintah tidak punya anggaran yang sensitif rakyat, ditambah dan diperluas dengan tuduhan miring lainnya.

“Saya berharap masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan Vaksin Merdeka,” kata Eriko. Anis menyebut sebagian dari narasi yang melatari penolakan atas vaksinasi merupakan isu-isu yang berkembang karena disinformasi. Anis Matta mengungkapkan beberapa waktu lalu Partai Gelora menggelar survei tentang tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi. Menurut dia, penolakan atas vaksinasi justru banyak muncul dari kalangan dengan tingkat pemahaman tinggi. Menurutnya, langkah itu bisa menjadi narasi ampuh untuk melawan disinformasi soal vaksin. “Jadi, enggak ada lagi dikotomi. Ini orang partai saya, ini bukan orang partai saya. Itu harus dijauhkan dari pikiran dan perasaan,” tuturnya.

Selain mencanangkan, beliau juga sebagai orang pertama yang menjalani vaksinasi covid-19 di Kabupaten Pangandaran. Dengan mengisi formulir ini kamu setuju untuk mendapatkan surel nawala atau informasi lain dari Good News From Indonesia. Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan kebijakan privasi dan persyaratan layanan. Temuan lain lewat survei ini yakni 15,eight persen sangat bersedia divaksin, 39,1 persen cukup bersedia divaksin, 32,1 persen kurang bersedia, eight,9 persen sangat tidak bersedia, dan four,2 persen tidak tahu/tidak jawab. Kedua, jika syarat pertama terpenuhi Muhammadiyah menurutnya akan mendukung agar vaksinasi berjalan dengan sebaik-baiknya.

Comments are closed.